Tenaga kesehatan terutama para bidan dan perawat belum mendapat perhatian serius dari pemerintah. Apalagi remunerasi bagi tenaga kesehatan tersebut juga tidak ada. Banyak para bidan PTT (pegawai tidak tetap) menuntut diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Anggota Komisi IX Okky Asokawati (F-PPP) mengungkapkan hal tersebut kepada Parlementaria di ruang kerjanya, Rabu (28/8). “Yang saya prihatinkan bahwa pemerintah tidak berpihak kepada tenaga kesehatan. Remunerasi untuk tenaga kesehatan bisa dikatakan tidak ada,” katanya. Padahal saat yang sama pemerintah akan memberikan dana bantuan operasional bagi lebih dari sembilan ribu puskesmas di daerah.

Dana bantuan operasional itu bisa untuk alat kesehatan dan tenaga kesehatan. Namun, soal status para tenaga kesehatan itu sendiri, hingga kini tidak diperhatikan. Para bidan PTT pernah pula berdemonstrasi di depan istana negara, menuntut diangkat menjadi PNS. Distribusi tenaga kesehatan juga hingga kini belum merata di setiap daerah. Okky menjelaskan, para bidan PTT masa kerjanya 2 kali kontrak, sekali kontrak masanya tigatahun. Setelah itu nasib mereka tidak jelas.

“Karenanya kami di Komisi IX pernah menerima Persatuan Bidan PTT. Mereka berharap statusnya diperjelas. Akhirnya, dari pertemuan itu dan juga peraturan Menkes, disepakati seorang bidan kalau sudah kontrak kerja selama 2 tahun, maka boleh diperpanjang lagi.” Remunerasi selama ini diberikan pemerintah kepada kementerian/lembaga yang kinerjanya kurang baik.

“Remunerasi harusnya diberikan kepada tenaga kesehatan, karena mereka betul-betul bekerja nyata untuk rakyat. Bantuan untuk sembilan ribu puskesmas lebih itu, tidak akan berjalan maksimal kalau remunerasi bagi tenaga kesehatannya tidak diberikan,” keluh Okky. (mh)foto:wahyu/parle